Negara yang Responsif atau Reaktif? Menguji Akuntabilitas Demokrasi Pasca Agustus 2025

Setahun lalu, jalanan di berbagai kota bergemuruh. Gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025 yang dipicu kemarahan atas tunjangan DPR berujung duka. Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring, tewas terlindas kendaraan taktis aparat, disusul korban-korban lain. Dari kemarahan itu lahir dokumen yang kemudian dikenal sebagai 17+8 Tuntutan Rakyat: tujuh belas tuntutan jangka pendek bertenggat 5 September 2025, dan delapan tuntutan reformasi jangka panjang bertenggat 31 Agustus 2026. Tenggat itu kini telah lewat. Pada 27 Agustus 2026, massa kembali mendatangi Gedung DPR. Di antara tuntutan yang mereka bawa adalah tuntutan lama yang tak kunjung tuntas: pengesahan RUU Perampasan Aset. Polisi kemudian menyatakan menangkap lebih dari tiga ratus orang dalam kericuhan hari itu, hampir separuhnya berusia anak. Gambaran itu memunculkan pertanyaan yang tidak nyaman: setelah setahun, sejauh mana aspirasi warga benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan kebijakan dan kelembagaan?

Menerima Belum Tentu Menindaklanjuti

Harus diakui, negara tidak sepenuhnya diam. Pada 5 September 2025, DPR mengumumkan enam keputusan sebagai respons atas tuntutan publik, termasuk menghentikan tunjangan perumahan anggota. Pemerintah juga sempat menunda sejumlah kebijakan yang memicu polemik. Namun, respons belum tentu reformasi. Persoalan mendasarnya adalah kesenjangan antara kesediaan mendengar dan kesungguhan menindaklanjuti. Penghentian sementara kebijakan kontroversial meredakan tekanan, tetapi tidak dengan sendirinya mengubah cara kekuasaan bekerja. Sementara itu, pendekatan keamanan terhadap demonstrasi tetap dominan, dan pertanggungjawaban atas jatuhnya korban pada 2025 masih menyisakan banyak tanda tanya bagi publik. Akuntabilitas atas tindakan aparat, keterbukaan proses kebijakan, dan realisasi tuntutan masyarakat adalah tiga hal yang semestinya dievaluasi secara jujur pada titik satu tahun ini.

Melalui perspektif teoretis, akan membantu kita menilai kualitas hubungan negara dan warga. Pertama, government responsiveness. Responsivitas bukan sekadar kecepatan bereaksi, melainkan kemampuan pemerintah mengidentifikasi aspirasi, meresponsnya, dan menerjemahkannya menjadi kebijakan. Di sinilah perbedaan antara negara yang responsif dan negara yang reaktif. Negara reaktif bergerak ketika tekanan memuncak dan berhenti ketika tekanan mereda. Negara responsif mengubah tekanan menjadi agenda kerja yang terukur.

Kedua, democratic accountability. Mark Bovens mendefinisikan akuntabilitas sebagai relasi ketika pejabat publik wajib menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada sebuah forum, dan forum itu berwenang menilai serta menjatuhkan konsekuensi. Tanpa konsekuensi, akuntabilitas hanya menjadi ritual klarifikasi. Ketiga, social accountability. Ketika mekanisme formal macet, masyarakat sipil, media, dan kelompok warga mengambil peran mengawasi dan mengoreksi kekuasaan. Gerakan 17+8, dengan daftar tuntutan dan tenggat waktunya, adalah contoh nyata akuntabilitas sosial: warga menyusun indikator, lalu menagihnya. Melalui ketiga lensa ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu lima tahunan, tetapi juga soal kualitas hubungan sehari-hari antara negara dan warganya.

Demokrasi = Kemampuan Memperbaiki Diri

Argumen utama tulisan ini menilai demokrasi tidak diukur dari kemampuan meredam demonstrasi, tetapi dari kemampuan memperbaiki diri. Respons yang hanya diarahkan untuk meredakan tekanan publik akan menghasilkan stabilitas sementara. Jalanan kembali tenang, tetapi akar persoalan tetap tertanam: ketimpangan, kemewahan elite, legislasi yang tertunda, dan aparat yang belum sepenuhnya akuntabel. Ketenangan semacam itu rapuh, dan gelombang protes berikutnya hanya soal waktu. Demonstrasi 27 Agustus 2026 yang kembali menagih RUU Perampasan Aset menjadi bukti bahwa tuntutan yang tidak dituntaskan akan kembali ke jalan. Demokrasi substantif mensyaratkan aspirasi diterjemahkan menjadi tiga hal: perubahan kebijakan, pertanggungjawaban kelembagaan, dan perlindungan hak warga. Karena itu, demonstrasi harus ditempatkan sebagai mekanisme kontrol demokratis, bukan semata persoalan keamanan dan ketertiban. Ketika protes hanya dibaca dengan kacamata keamanan, yang dihitung adalah jumlah personel dan jumlah penangkapan. Ketika protes dibaca sebagai umpan balik demokrasi, yang dihitung adalah jumlah tuntutan yang dituntaskan.

Akuntabilitas Responsif

Tulisan ini mengusulkan berupa model akuntabilitas responsif. Pertama, institutionalized public responsiveness. Tuntutan publik perlu dilembagakan dalam mekanisme pemantauan resmi, lengkap dengan indikator capaian, penanggung jawab, dan tenggat waktu yang transparan. Jika warga mampu menyusun daftar tuntutan bertenggat, negara semestinya mampu menyusun dasbor tindak lanjut yang dapat diakses publik. Setiap tuntutan diberi status yang jelas: dipenuhi, sedang diproses, atau ditolak dengan alasan terbuka. Kedua, strengthened institutional accountability. Pertanggungjawaban DPR, pemerintah, dan kepolisian harus diperkuat melalui pemeriksaan independen atas kekerasan dalam penanganan demonstrasi, transparansi anggaran dan proses legislasi, serta penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Kematian warga dalam aksi unjuk rasa tidak boleh selesai hanya dengan sanksi etik.

Ketiga, participatory social oversight. Masyarakat sipil, akademisi, media, dan lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Ombudsman perlu dilibatkan secara terlembaga dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan dan komitmen reformasi. Kampus dapat menyusun laporan evaluasi independen setiap tahun, sementara media menjaga agar tenggat tidak dilupakan. Dengan cara itu, aspirasi publik tidak berhenti sebagai tekanan politik sesaat, tetapi diinstitusionalisasikan menjadi mekanisme perbaikan tata kelola pemerintahan.

Sebagai penutup, satu tahun setelah Agustus 2025, pertanyaannya bukan lagi apakah negara mendengar. Negara jelas mendengar. Pertanyaannya adalah apakah negara bersedia berubah. Kualitas demokrasi tidak ditentukan oleh seberapa cepat pemerintah meredakan demonstrasi, melainkan oleh seberapa serius negara mengubah kritik masyarakat menjadi pembenahan kebijakan, pertanggungjawaban kelembagaan, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Dr. Arimurti Kriswibowo, M.Si., M.Th adalah Pakar Administrasi dan Kebijakan Publik UPN Veteran Jawa Timur. Aktif dalam berbagai kajian, pengembangan keilmuan dan pengawasan tata kelola-kebijakan publik di Indonesia.