Jakarta, Wartajiwa.com – Indonesia menghadapi triple crisis di awal Maret 2026: APBN defisit Rp135,7 triliun per Februari 2026, rupiah jebol ke Rp17.090 per dolar AS, dan harga minyak dunia melonjak mendekati US$120 per barel. Sementara ekonomi terbakar, pemerintah justru mempertahankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bahkan saat libur Lebaran—menunjukkan ketidakmampuan menentukan skala prioritas di tengah krisis.
Defisit APBN Melonjak 4 Kali Lipat, Tembus Rp135,7 Triliun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan defisit APBN sebesar Rp135,7 triliun atau 0,53% terhadap PDB per Februari 2026—melonjak drastis dari Rp54,6 triliun di Januari. Pada Februari 2025, defisit hanya Rp30,7 triliun atau 0,13% PDB—artinya defisit kini meningkat lebih dari 4 kali lipat. Belanja negara tumbuh 41,9% mencapai Rp493,8 triliun, sementara pendapatan hanya tumbuh 12,8% menjadi Rp358 triliun.
Yang lebih mengkhawatirkan, harga minyak dunia melonjak di atas US$110 per barel setelah Selat Hormuz ditutup akibat perang Iran—jauh melebihi asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Purbaya telah mengirimkan sinyal kenaikan harga BBM dan pemotongan dana MBG untuk menekan defisit, namun langkah ini datang terlambat setelah ratusan triliun rupiah terbuang untuk program yang tidak efektif.
Rupiah Jebol ke Rp17.090/USDolar: Bukti Nyata Krisis Kepercayaan
Nilai tukar rupiah jebol Rp17.000 pada Senin (9/3/2026), pelemahan dipicu sentimen konflik Timur Tengah dan penurunan outlook Indonesia oleh Fitch. Rupiah melemah ke level Rp17.090 per dolar AS akibat lonjakan harga minyak dunia imbas konflik di Timur Tengah.
Angka Rp17.000 melampaui level tertinggi saat pandemi COVID-19 yang berada di Rp16.600-16.700 per dolar AS. Ini adalah krisis kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia—investor asing memindahkan dana ke aset yang lebih aman, sementara pemerintah sibuk mempertahankan program-program yang tidak prioritas.
Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi memprediksi pergerakan rupiah pekan ini di kisaran Rp16.850-17.100 per dolar AS—menunjukkan volatilitas tinggi yang akan terus membebani ekonomi. Pelemahan rupiah membuat harga barang impor meningkat, inflasi tertekan, dan daya beli masyarakat semakin terpukul.
Yang lebih ironis, sementara rupiah ambruk, pemerintah telah menyetorkan Rp16,7 triliun untuk Board of Peace—lembaga yang anggotanya justru memulai perang yang kini menghancurkan ekonomi global. Prioritas yang benar-benar salah kaprah.
Harga Minyak Dunia US$120 per Barel: Subsidi BBM Siap Bengkak?
Harga minyak mentah dunia melonjak tajam dan mendekati level US$120 per barel setelah sejumlah produsen besar di Timur Tengah memangkas produksi karena Selat Hormuz masih ditutup akibat perang Iran. Harga Brent berada di level 110 dolar AS per barel, sementara WTI mencapai 107,2 dolar AS per barel.
Asumsi APBN 2026 menetapkan harga minyak di US$70 per barel. Dengan harga saat ini di US$110-120 per barel, defisit APBN akan membengkak drastis. Purbaya telah melakukan simulasi: jika harga minyak rata-rata US$92 per barel setahun, defisit akan mencapai 3,6% PDB. Dengan harga kini US$110-120, defisit bisa melampaui 4-5% PDB—level yang sangat berbahaya.
Baca Juga: Cadangan BBM Sisa 20 Hari, Pemerintah kok Santai? 
Indonesia mengimpor minyak sekitar 1 juta barel per hari. Dengan kenaikan harga dari US$70 menjadi US$120 per barel, subsidi BBM akan membengkak sekitar Rp18 triliun per tahun—lebih besar dari seluruh anggaran yang direncanakan. Ini adalah bom waktu bagi APBN yang sudah defisit Rp135,7 triliun hanya dalam dua bulan.
Purbaya telah mengirimkan sinyal akan menaikkan harga BBM non-subsidi dan melakukan efisiensi belanja, termasuk pemotongan dana MBG. Namun, sinyal ini datang terlambat—setelah ratusan triliun rupiah terbuang untuk program yang tidak efektif dan prioritas yang salah.
MBG: Telan Rp36,6 T dan 21 Ribu Korban, Tapi Menolak Diberhentikan
Di tengah krisis ekonomi dan libur Lebaran, BGN justru mempertahankan program MBG dengan skema “paket bundling”. Pada 18-24 Maret tidak dilakukan penyaluran MBG, namun distribusi dilakukan lebih awal pada 17 Maret berupa satu paket kemasan makanan sehat ditambah tiga paket bundling.
Pertanyaan mendasar: mengapa program yang telah menelan korban 21.254 keracunan dan menyerap Rp36,6 triliun justru dipaksakan tetap berjalan saat libur Lebaran? Mengapa tidak dihentikan sementara untuk menghemat anggaran di tengah defisit yang melonjak dan rupiah yang melemah?
Baca Juga: Anak Keracunan MBG: Apa yang Salah dengan Program Rp 171 Triliun Ini?
BGN menekankan batas maksimal makanan yang diterima hanya bertahan tiga hari—mempertanyakan kualitas makanan yang akan diberikan. Jika makanan segar yang dimasak di dapur SPPG saja sering menyebabkan keracunan, bagaimana dengan makanan kemasan yang harus disimpan selama tiga hari?
Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memahami skala prioritas. Di saat cadangan BBM hanya 20 hari, rupiah tembus Rp17.000, dan defisit APBN melonjak—program MBG yang penuh kontroversi justru dipaksakan tetap jalan bahkan saat libur. Ini bukan kebijakan fiskal yang bijak, ini adalah pemborosan yang terstruktur.
Pemotongan MBG: Terlambat dan Setengah Hati
Rencana pemotongan dana MBG untuk menekan defisit APBN sebenarnya langkah yang tepat—namun datang terlambat dan kemungkinan besar akan setengah hati. Program yang telah menyerap Rp36,6 triliun hingga Februari 2026 ini seharusnya dihentikan total sejak awal mengingat rekam jejaknya yang penuh kegagalan: 21.254 korban keracunan, makanan tidak layak konsumsi, dominasi ultra-processed food, screening SDM buruk, dan dugaan korupsi.
Namun, pemerintah tampaknya hanya akan melakukan “efisiensi” tanpa menghentikan program. Efisiensi seperti apa yang bisa dilakukan untuk program yang dasarnya sudah salah? Mengurangi porsi makanan yang sudah tidak bergizi? Mengganti menu masakan dengan makanan kemasan yang lebih murah? Mengurangi standar keamanan pangan yang sudah rendah?
Yang dibutuhkan bukan efisiensi, melainkan penghentian total. Program MBG harus dihentikan, dilakukan audit menyeluruh, pelaku korupsi ditindak tegas, dan desain program dirombak total. Uang Rp36,6 triliun bisa digunakan untuk menstabilkan rupiah, membangun cadangan energi, atau memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin yang lebih transparan dan efektif.
Skala Prioritas Pemerintah Salah Kaprah
Triple crisis ini mengekspos kegagalan fundamental pemerintah dalam menentukan skala prioritas. Mari kita bandingkan:
Yang Diprioritaskan:
- MBG: Rp36,6 triliun (Februari 2026) dengan 21.254 korban keracunan
- Board of Peace: Rp16,7 triliun untuk lembaga yang anggotanya memulai perang
- Belanja pemerintah pusat: Rp346,1 triliun, tumbuh 63,7% YoY
Yang Diabaikan:
- Cadangan BBM: Hanya 20 hari di tengah perang yang bisa berlangsung 4-5 minggu
- Stabilisasi rupiah: Tembus Rp17.000 tanpa intervensi berarti
- Daya beli masyarakat: Harga sembako naik 31%, transaksi paylater meningkat
Prioritas ini tidak masuk akal. Pemerintah lebih peduli pada program prestisius yang tidak efektif daripada ketahanan ekonomi fundamental yang vital bagi rakyat.
Dampak Multisektor: Rakyat yang Menanggung
Triple crisis ini akan berdampak langsung pada rakyat:
- Kenaikan Harga BBM: Dengan harga minyak US$110-120 per barel, BBM non-subsidi sudah naik sejak awal Maret. BBM subsidi seperti Pertalite akan segera menyusul atau subsidi akan membengkak dan membebani APBN.
- Inflasi Melonjak: Kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi di semua sektor—transportasi, sembako, listrik, dan hampir semua kebutuhan pokok.
- Daya Beli Tertekan: Masyarakat yang sudah terpaksa menggunakan paylater untuk kebutuhan dasar akan semakin terjepit antara pendapatan stagnan dan harga-harga yang terus naik.
- Lapangan Kerja Terancam: Perusahaan yang terbebani biaya energi tinggi akan melakukan efisiensi dengan mengurangi karyawan atau menahan rekrutmen.
- Rupiah Terus Melemah: Tanpa intervensi yang efektif, rupiah bisa terus merosot melampaui Rp17.000—membuat semua barang impor semakin mahal.
Sementara itu, program MBG yang menyerap puluhan triliun rupiah tidak memberikan dampak positif yang berarti. Anak-anak tetap keracunan, menu tidak bergizi, dan sistem penuh dengan korupsi. Rakyat membayar mahal untuk program yang gagal.
Solusi: Reformasi Total, Bukan Tambal Sulam
Yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan sekadar “efisiensi” atau “penyesuaian”, melainkan reformasi total dalam pengelolaan fiskal:
- Moratorium MBG: Hentikan total program MBG, lakukan audit menyeluruh, tindak pelaku korupsi, dan desain ulang program berbasis bukti dan akuntabilitas.
- Amankan Cadangan Energi: Gunakan anggaran MBG untuk membeli cadangan BBM tambahan sebelum harga melonjak lebih tinggi. Diversifikasi sumber energi dan percepat transisi ke energi terbarukan.
- Stabilisasi Rupiah: Intervensi Bank Indonesia di pasar valas, kontrol inflasi, dan pulihkan kepercayaan investor dengan kebijakan fiskal yang disiplin.
- Revisi APBN 2026: Dengan harga minyak US$110-120 per barel dan rupiah Rp17.000, asumsi makro APBN 2026 sudah tidak relevan. Perlu revisi segera dengan asumsi realistis.
- Prioritaskan Rakyat: Hentikan program-program prestisius yang tidak efektif. Fokuskan anggaran pada stabilisasi harga pangan, penciptaan lapangan kerja, dan bantuan langsung tunai bagi keluarga miskin.
- Audit BoP: Evaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace yang telah kehilangan legitimasi. Pertimbangkan untuk keluar dan alokasikan Rp16,7 triliun untuk ketahanan ekonomi nasional.
Namun, pertanyaannya: apakah pemerintah memiliki political will untuk melakukan reformasi total? Atau hanya akan melakukan tambal sulam dengan “efisiensi” di sana-sini sambil tetap mempertahankan program-program yang tidak efektif?
CATATAN REDAKSI: Negara Butuh Reformasi Total
Wartajiwa.com mencatat bahwa triple crisis—defisit APBN Rp135,7 triliun, rupiah Rp17.090 per dolar AS, dan harga minyak US$110-120 per barel—menunjukkan kegagalan fundamental pemerintah dalam mengelola ekonomi dan menentukan skala prioritas. Di tengah krisis yang mengancam, program MBG yang penuh kontroversi justru dipaksakan tetap jalan bahkan saat libur Lebaran—menunjukkan ketidakmampuan membedakan yang penting dan yang mendesak.
Defisit APBN yang melonjak 4 kali lipat dari tahun lalu, rupiah yang melampaui level pandemi COVID-19, dan harga minyak yang hampir dua kali lipat asumsi APBN adalah alarm bahaya yang keras. Namun, pemerintah justru sibuk mempertahankan program yang telah menelan 21.254 korban keracunan dan menyerap Rp36,6 triliun tanpa hasil yang berarti.
Wartajiwa mendesak pemerintah untuk: (1) Moratorium total MBG dan audit menyeluruh, (2) Amankan cadangan energi sebelum harga minyak menembus US$150 per barel, (3) Stabilisasi rupiah dengan intervensi efektif, (4) Revisi APBN dengan asumsi realistis, (5) Hentikan program prestisius yang tidak prioritas seperti BoP, (6) Fokuskan anggaran pada ketahanan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Yang dibutuhkan bukan tambal sulam, melainkan reformasi total. Rakyat tidak butuh MBG yang penuh keracunan, rakyat butuh harga sembako stabil, lapangan kerja tersedia, dan pendapatan yang cukup untuk hidup layak. Triple crisis ini adalah ujian nyata apakah pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya untuk prestise politik.
Penulis : Prasvita Jatmika
Editor : Vincencius Vino
