TOKYO, Wartajiwa.com – Ketegangan diplomatik antara China dan Jepang mencapai titik terburuk dalam beberapa dekade terakhir, dipicu oleh pernyataan kontroversial Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan yang memicu reaksi keras Beijing dan mengancam keruntuhan hubungan ekonomi senilai ratusan triliun rupiah.
Krisis ini bermula pada 7 November 2025, ketika Takaichi secara terbuka mengatakan di parlemen bahwa pemerintahannya siap mengerahkan pasukan militer jika China menyerang Taiwan, yang dapat memicu situasi mengancam kelangsungan hidup Jepang. Pernyataan ini menjadikan Takaichi sebagai pemimpin Jepang pertama dalam beberapa dekade yang secara eksplisit mengaitkan krisis Selat Taiwan dengan kemungkinan pengerahan pasukan Jepang.
Respons Beijing yang Mengejutkan
Reaksi China datang cepat dan keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan jika Jepang menolak mencabut pernyataan atau terus menempuh jalan yang salah, China harus mengambil tindakan balasan yang tegas dan keras, dan segala konsekuensi akan ditanggung Jepang.
Yang mengejutkan, Beijing tidak hanya memberikan peringatan diplomatik. China mengeluarkan peringatan keras bagi warganya agar tidak melakukan perjalanan ke Jepang, disusul keputusan tujuh maskapai, termasuk tiga milik negara, untuk memberikan pembatalan penerbangan secara gratis.
Dampaknya luar biasa. Lebih dari 500.000 penerbangan dari China ke Jepang dibatalkan hanya dalam kurun 15-17 November 2025. Ini merupakan pukulan telak mengingat wisatawan China adalah penyumbang belanja tertinggi di Jepang.
Kerugian Ekonomi China Jepang
Ekonom eksekutif di Nomura Research Institute, Takahide Kiuchi, memperkirakan peringatan perjalanan terbaru China bisa memicu kerugian ekonomi sebesar ¥2,2 triliun atau sekitar Rp234 triliun bagi Jepang.
Sektor pariwisata Jepang langsung merasakan dampaknya. Peringatan China menyebabkan saham-saham ritel dan pariwisata Jepang anjlok. Pada Mei 2024, lebih dari 120.000 pelajar China berada di Jepang, dan lebih dari 1,67 juta warga China mengunjungi negara tersebut dalam delapan bulan pertama tahun ini.
Namun ketegangan ini tidak berhenti di sektor pariwisata. Pada 19 November, China memberi tahu Jepang bahwa mereka akan menangguhkan impor makanan laut dari Jepang. Langkah ini sangat merugikan industri perikanan Jepang yang baru saja mulai pulih dari pembatasan sebelumnya.
Presiden perusahaan Sanwa Fisheries, Kazuya Yamazaki, menyampaikan kekecewaannya: “Yang membuat frustrasi adalah hal-hal yang sebelumnya mulai maju, tiba-tiba kembali mundur”.
Perang Budaya dan Propaganda
Ketegangan juga merambah sektor budaya. China menunda perilisan dua anime Jepang dengan alasan sentimen penonton terhadap pemerintahan Takaichi. Film-film Jepang yang sudah tayang di China mengalami penurunan pendapatan tajam, dan kegiatan pertukaran budaya banyak dibatalkan.
Di media sosial China, kampanye anti-Jepang mencapai puncaknya. Diplomat China mengunggah pernyataan bernada ancaman dengan metafora kekerasan yang menyebut kritik terhadap Beijing sebaiknya memotong leher mereka sendiri. Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, bahkan memposting di media sosial dengan kalimat yang diterjemahkan sebagai “kepala kotor yang sembrono menyusup harus dipotong tanpa ragu”—yang banyak ditafsirkan merujuk pada Takaichi.
Figur publik nasionalis China menyebut PM Takaichi sebagai penyihir jahat, sementara kartun yang dibagikan akun resmi militer China menggambarkannya membakar konstitusi pasifis Jepang.
Diplomasi yang Gagal
Upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan berakhir buntu. Pejabat senior Kementerian Luar Negeri China, Liu Jinsong, menyampaikan ketidakpuasan atas hasil pertemuannya dengan diplomat Jepang Masaaki Kanai pada 18 November. Pertemuan yang semula diharapkan menjadi langkah pembuka de-eskalasi justru mengonfirmasi bahwa jurang perbedaan masih terlalu lebar.
Hambatan diplomatik semakin terasa setelah Liu tampil dengan pakaian bernuansa simbolis dan sikap tubuh yang dianggap kurang menghormati, memperlihatkan jurang yang semakin dalam antara kedua pihak.
Takaichi sendiri menolak mencabut pernyataannya. Analis Joseph Kraft dari Rorschach Advisory menilai tidak ada jalan keluar cepat, kecuali Takaichi menarik komentarnya, yang tidak akan ia lakukan karena itu akan menjadi bunuh diri politik.
Eskalasi Militer
Situasi semakin memanas dengan langkah-langkah militer dari kedua pihak. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan rencana pengerahan rudal di Pulau Yonaguni, sekitar 110 km di timur Taiwan, berjalan sesuai rencana. Jepang juga mempertimbangkan untuk mengubah Prinsip Tiga Non-Nuklir dan bahkan membahas kemungkinan memiliki kapal selam bertenaga nuklir.
Di sisi lain, China menggelar latihan tembak langsung selama delapan hari di Laut Kuning, sementara kapal penjaga pantai China terus berpatroli di sekitar Kepulauan Diaoyu yang disengketakan.
Kritik dari Dalam Jepang
Yang menarik, pernyataan Takaichi juga mendapat kritik keras dari dalam negeri. Sejumlah politisi Jepang, termasuk mantan Perdana Menteri Yukio Hatoyama dan Shigeru Ishiba, mengeluarkan peringatan. Sekitar 100 warga Jepang berkumpul di depan kediaman resmi Perdana Menteri di Tokyo untuk memprotes pernyataan Takaichi dan menuntut pengunduran dirinya.
Profesor emeritus Universitas Keio, Yoshihide Soeya, menilai pernyataan Takaichi bertujuan menyenangkan basis politik sempit dari konservatif garis keras, dan ini adalah pernyataan ceroboh bagi seorang Perdana Menteri Jepang.
Takakage Fujita, tokoh masyarakat sipil Jepang, bahkan menyebut tindakan Takaichi sebagai tindakan sembrono yang membahayakan hubungan ekonomi vital Jepang-China, mengingat ekonomi Asia Timur akan tetap berpusat pada China dalam beberapa dekade mendatang.
Implikasi Krisis Taiwan bagi ASEAN/Indonesia
Ketegangan China-Jepang tidak berdiri sendiri. Asia Tenggara, yang berada tepat di jantung Indo Pasifik, menjadi kawasan yang paling rentan terhadap setiap dinamika keamanan di sekitar Selat Taiwan. Jika konfrontasi benar-benar terjadi, Asia Tenggara akan merasakan dampak paling nyata, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun pertahanan.
Bagi Indonesia, ketegangan ini bisa mengganggu stabilitas kawasan ASEAN yang selama ini menganut prinsip netralitas dalam rivalitas kekuatan besar. Rantai pasokan regional juga terancam terganggu, mengingat 99 persen perdagangan Jepang bergantung pada rute maritim yang melewati kawasan yang kini memanas.
Jalan Buntu Diplomasi
Analis senior Eurasia Group Jeremy Chan, mantan diplomat AS, menyatakan Beijing jelas mengisyaratkan bahwa mereka belum siap menurunkan tensi. China telah menaikkan level isu ini ke titik di mana mereka juga tidak bisa dengan mudah mundur.
Satu-satunya harapan, menurut para pengamat, adalah menjalankan strategi jangka panjang dan menunggu hingga China mulai merasakan dampaknya sendiri. Namun dengan sentimen nasionalis yang tinggi di kedua negara, jalan menuju rekonsiliasi tampak semakin jauh.
Yang jelas, krisis ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas Asia Timur dan betapa berbahayanya retorika politik yang tidak diperhitungkan dengan matang dalam era media sosial dan nasionalisme yang menguat.
CATATAN REDAKSI:
Artikel ini disusun berdasarkan sumber kredibel termasuk pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China (19 November 2025), keterangan Kementerian Pertahanan Jepang (23 November 2025), analisis ekonom Nomura Research Institute, laporan dari berbagai media online.
Warta Jiwa berkomitmen mewartakan dengan jiwa, menyajikan berita yang objektif dan kritis. Ketegangan China-Jepang ini bukan sekadar perselisihan diplomatik biasa—ini adalah cerminan dari persaingan kekuatan besar yang menempatkan kawasan Asia, termasuk Indonesia, dalam posisi rentan. Kami menghormati kedaulatan kedua negara, namun juga menekankan bahwa retorika berlebihan dan eskalasi militer hanya akan merugikan stabilitas regional dan kesejahteraan rakyat. Indonesia dan ASEAN harus memperkuat peran sebagai mediator dan menjaga netralitas strategis di tengah rivalitas kekuatan besar ini.
Penuli: Atma Guritno
Editor: Vincencius Vino
