IKN: Antara Utopia Modern dan Ancaman “Kota Hantu”

NUSANTARA/JAKARTA, Warta Jiwa – Tiga tahun sejak dimulai, proyek megah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kini berada di persimpangan jalan. Media internasional The Guardian menyebutnya terancam menjadi “kota hantu”, sementara pemerintah Indonesia bersikukuh pembangunan terus berjalan. Di tengah dua narasi yang bertolak belakang ini, rakyat Indonesia yang membiayai proyek ini melalui pajak mereka berhak tahu: kemana sebenarnya arah IKN?

Sorotan Tajam Media Asing: “Ghost City in the Making”

Dalam laporan berjudul “Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city'” yang terbit Rabu (29/10/2025), The Guardian menyoroti sejumlah masalah krusial yang mengancam keberlangsungan IKN.

Dua isu utama yang digarisbawahi: pemangkasan anggaran drastis dan realisasi investasi swasta yang jauh dari target.

Data menunjukkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pendanaan negara untuk IKN anjlok hingga lebih dari separuhnya dari sekitar Rp 39 triliun (£2 miliar) pada 2024 menjadi hanya Rp 13,5 triliun (£700 juta) pada 2025. Pemangkasan anggaran mencapai 65%.

Yang lebih mengkhawatirkan, hingga kini Presiden Prabowo belum pernah mengunjungi IKN sejak resmi menjabat. Langkah administratif yang “diam-diam menurunkan status Nusantara” menjadi “ibu kota politik” alih-alih “ibu kota negara” menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen pemerintah baru terhadap proyek warisan Jokowi ini.

Suara Pesimis dari Dalam Negeri

Kritik pedas justru datang dari dalam negeri. Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, menyatakan bahwa IKN kini berada dalam kondisi yang tidak menentu.

“Ibu kota baru bukan prioritas bagi Prabowo. Secara politis, IKN itu mati segan hidup pun enggan,” kata Herdiansyah kepada The Guardian. “Sebutan ‘ibu kota politik’ tak lagi memiliki makna hukum di Indonesia setelah status Nusantara sebagai ibu kota negara diturunkan pada Mei 2025.”

Pernyataan ini menggambarkan sebuah proyek raksasa yang terus dipaksakan berjalan meski menghadapi berbagai kendala fundamental dan ketidakpastian politik.

Di lapangan, video viral yang diunggah akun @TOM5helby di platform X pada Kamis (16/1/2025) memperlihatkan jalan di kawasan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan dipenuhi rumput tinggi yang hampir menutupi sisi kiri dan kanan bangunan. “Setelah candi Hambalang maka munculah candi IKN,” tulis caption video tersebut, menyindir proyek yang terkesan terbengkalai.

Pemerintah Membantah: “IKN Bukan Kota Hantu”

Menanggapi kritik tajam, pemerintah Indonesia melalui berbagai jajaran pejabat membantah keras tudingan tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan, “Jangan dengar prediksi orang (media) luar negeri, mereka itu sering salah. Kalau perekonomian Indonesia sudah bagus, maka dana pemerintah akan banyak nanti.”

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bahkan lebih optimistis. “Presiden [Prabowo] mengatakan kepada saya, ‘Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan ini lebih cepat’. Dananya sudah ada, komitmen politiknya juga sudah ada. Kenapa kita harus ragu?”

Juru Bicara OIKN Troy Pantouw menegaskan bahwa program pembangunan IKN tahap dua (2025-2029) tetap berjalan sesuai rencana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

“Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing. Pembangunan tahap kedua difokuskan untuk membangun ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya,” tegas Troy.

Fakta di Lapangan: Kontras Antara Fisik dan Ekonomi

Data objektif menunjukkan gambaran yang lebih kompleks dari sekadar narasi hitam-putih.

Progres Pembangunan Fisik:

Hingga pertengahan Agustus 2025, progres pembangunan infrastruktur Kementerian PU mencapai 80,78%, meliputi perkantoran, jalan, multi utility tunnel (MUT), jaringan air minum, dan pengendalian banjir
Tower Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai 98,46% dengan 40 dari 47 tower sudah selesai terbangun
Saat ini sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), dengan target meningkat menjadi 20.000 orang

Investasi yang Masuk:

Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN mencapai Rp 65,3 triliun dari 49 pelaku usaha dengan 52 perjanjian kerja sama
Total komitmen investasi mencapai Rp 225,02 triliun, terdiri dari Rp 66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp 158,72 triliun melalui skema KPBU
Pemerintah mengalokasikan Rp 48,8 triliun dari APBN untuk periode 2025-2029

Namun, di balik angka-angka tersebut, realitas ekonomi lokal menunjukkan cerita berbeda.

Dampak Nyata ke Ekonomi Lokal: Siapa yang Terpukul?

Meski pemerintah pusat optimis, pelaku usaha lokal di Balikpapan merasakan dampak nyata dari melambatnya aktivitas IKN.

Ketua Persatuan Hotel (PHRI) Balikpapan, Sugianto, mengakui, “Biasanya kami kewalahan melayani tamu-tamu dari IKN, sekarang ini agak berkurang.”

Sektor-sektor yang terdampak:

Perhotelan: Okupansi menurun signifikan
Penyewaan kendaraan: Order berkurang drastis
Catering dan rumah makan: Kehilangan pelanggan korporat
Event Organizer (EO): Kehilangan kontrak besar

Karena tidak ada kunjungan Presiden Prabowo sejak menjabat, hampir tak ada kegiatan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek baru di IKN. “Ya kalau hal itu memang terasa,” kata sejumlah pekerja di IKN kepada media lokal.

Kontras dengan era Presiden Jokowi yang hampir tiap bulan ada kegiatan besar di IKN, membuat suasana terasa semarak dan sibuk terus.

Krisis Investasi Swasta: Jauh dari Target

Salah satu masalah paling krusial adalah minimnya investasi swasta yang masuk.

Pemerintah awalnya menargetkan 80% dari total pendanaan IKN akan berasal dari sektor swasta. Namun hingga September 2025, investasi yang masuk masih jauh di bawah ekspektasi.

Target vs Realisasi:

Target investasi swasta akhir 2024: Rp 100 triliun
Realisasi hingga September 2025: Rp 65,3 triliun
Masih kurang: Rp 34,7 triliun (35% dari target)

Penyebab Keengganan Investor:

Infrastruktur dasar belum selesai – Akomodasi, perkantoran, dan fasilitas transportasi masih minim
Kekhawatiran terbatas return of investment – Jumlah penduduk masih sedikit, biaya logistik tinggi
Ketidakpastian regulasi – Status hukum IKN menurun dari “ibu kota negara” menjadi “ibu kota politik”
Ketidakpastian politik – Komitmen pemerintah baru dipertanyakan

Meski ada komitmen tambahan sekitar Rp 45 triliun dari investor Malaysia, China, dan UEA, tantangan dalam memenuhi target masih sangat besar.

Pemblokiran Anggaran: Ancaman Nyata atau Prosedur Biasa?

Kontroversi besar muncul ketika Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga awal 2025, pihaknya belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025.

Hal ini terkait dengan efisiensi anggaran di Kementerian PU yang mencapai Rp 81,38 triliun, sehingga hanya tersisa Rp 29,57 triliun untuk tahun ini—penurunan drastis dari realisasi 2024 yang mencapai Rp 40,29 triliun.

Kebijakan ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengendalian Belanja Negara.

Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah membantah bahwa anggaran IKN diblokir. “Itu biasa. Di awal tahun selalu begitu. Pemblokiran anggaran merupakan kebijakan Menteri Keuangan ihwal penggunaan anggaran pada awal tahun.”

Pertanyaannya: Jika ini prosedur biasa, mengapa baru kali ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang kelangsungan proyek?

Target Pemindahan ASN: Mundur Berkali-kali

Salah satu indikator paling kasat mata dari melambatnya proyek IKN adalah penundaan berkali-kali pemindahan ASN.

Kronologi Penundaan:

Target awal: ASN pindah sebelum 17 Agustus 2024
Penundaan pertama: Januari 2025
Penundaan kedua: April 2025 (setelah Lebaran)
Target terbaru: Bertahap hingga 2029 dengan jumlah 1.700-4.100 ASN per tahap, total 9.500 ASN

Kementerian PANRB telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian, namun kepastian waktu masih kabur. Sementara itu, 1.170 karyawan Otorita IKN sekarang sudah tinggal di sana—angka yang jauh lebih kecil dari proyeksi awal.

Isu Lingkungan dan Sosial: Harga Tersembunyi

Di balik kemegahan infrastruktur, ada harga sosial dan lingkungan yang dibayar masyarakat lokal.

The Guardian menyoroti bahwa pemerintah membantah pembangunan IKN telah mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan, mengaku sudah melibatkan masyarakat adat dan memberikan kompensasi atas tanah mereka.

Namun, pertanyaan tetap menggantung:

Apakah kompensasi yang diberikan adil dan memadai?
Bagaimana dampak jangka panjang terhadap hutan tropis Kalimantan?
Apakah masyarakat adat benar-benar didengar atau sekadar formalitas?

Sekitar 10% wilayah IKN dialokasikan untuk lahan produksi pangan, dengan 67 kelompok tani dan kelompok wanita tani didampingi dalam kegiatan budidaya berkelanjutan. Namun apakah ini cukup untuk mengimbangi kerusakan ekosistem yang terjadi?

Perspektif Pro dan Kontra: Dua Sisi Mata Uang

Kubu Pro-IKN berpendapat:

Jakarta sudah tidak layak sebagai ibu kota: tenggelam, macet, berpolusi
IKN adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa
Infrastruktur fisik terus berkembang dengan progres baik
Komitmen investasi swasta Rp 225 triliun sudah ada
Standar bangunan hijau (BGH) dan cerdas (BGC) jadi percontohan

Ketua APINDO Kaltim Dr. Abriantinus yang juga tokoh Dayak menegaskan, “Apa yang saya saksikan IKN tidak ada yang mangkrak. IKN harga mati bagi rakyat Kaltim.”

Kubu Kontra-IKN mengingatkan:

Realisasi investasi swasta jauh dari target 80%
Pemangkasan anggaran 65% menunjukkan kurangnya komitmen politik
Target pemindahan ASN terus mundur
Biaya pemeliharaan Rp 300 miliar/tahun membebani APBN
Ekonomi lokal Balikpapan terpukul
Status hukum diturunkan jadi “ibu kota politik”
Risiko menjadi “white elephant” seperti proyek gagal di negara lain

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin memperingatkan, “Kota hantu itu maknanya peyoratif, artinya masa depannya gelap. Label itu harus dijawab oleh OIKN dengan kinerja yang lebih akseleratif, laporkan segala perkembangannya kepada publik.”

Pertanyaan Kritis untuk Rakyat Indonesia

Di tengah dua narasi yang bertolak belakang, ada pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus dijawab dengan jujur:

1. Siapa yang Diuntungkan dari IKN?

Apakah IKN untuk kesejahteraan rakyat atau prestise elit politik?
Apakah rakyat kecil ikut menikmati hasil atau hanya menanggung beban pajak?

2. Berapa Total Biaya Sesungguhnya?

Total investasi diperkirakan Rp 466-486 triliun hingga 2024
Realisasi hingga 2024: Rp 151 triliun (Rp 89 triliun APBN + Rp 58,41 triliun swasta)
Masih kurang: Rp 315-335 triliun
Dari mana sumbernya jika investasi swasta tidak masuk?

3. Apakah Ada Rencana B?

Jika target 2028 tidak tercapai, apa langkah selanjutnya?
Apakah ada exit strategy jika proyek gagal?
Siapa yang bertanggung jawab jika proyek mangkrak?

4. Transparansi dan Akuntabilitas?

Mengapa tidak ada audit publik yang komprehensif?
Bagaimana pengawasan KPK terhadap proyek sebesar ini?
Mengapa tidak ada mekanisme partisipasi publik yang lebih kuat?

Pelajaran dari Proyek Gagal Dunia

Sejarah mencatat banyak proyek ibu kota baru yang gagal dan menjadi “kota hantu”:

Naypyidaw, Myanmar:

Dibangun sejak 2005, didesain untuk 1 juta penduduk
Hingga kini penduduknya kurang dari 500.000
Jalanan megah namun sepi, gedung mewah tapi kosong
Dianggap pemborosan uang negara

Brasília, Brasil:

Dibangun 1950an, awalnya dipandang utopia modern
Kini menghadapi masalah segregasi sosial, kemacetan, kriminalitas
Biaya pemeliharaan membebani APBN

Putrajaya, Malaysia:

Lebih sukses karena dekat dengan Kuala Lumpur (25 km)
IKN Nusantara berjarak 1.200 km dari Jakarta—jauh lebih menantang

Pertanyaannya: Apakah Indonesia belajar dari kegagalan mereka atau akan mengulangi kesalahan yang sama?

Saran untuk Pemerintah: Transparansi dan Prioritas

Jika pemerintah serius dengan IKN, ada beberapa langkah konkret yang harus dilakukan:

1. Transparansi Total

Publikasikan laporan keuangan detail setiap triwulan
Buka akses publik untuk memantau progres real-time
Audit independen oleh KPK dan BPK

2. Fokus Prioritas

Selesaikan infrastruktur dasar dulu sebelum gedung megah
Bangun ekosistem ekonomi agar menarik investor
Pastikan ada penduduk yang akan menempati, bukan gedung kosong

3. Libatkan Rakyat

Dengarkan kritik konstruktif, bukan hanya menutup telinga
Buat forum publik untuk diskusi terbuka
Hormati suara masyarakat lokal yang terdampak

4. Rencana Kontinjensi

Siapkan rencana B jika investasi swasta tidak masuk
Jangan paksa pemindahan ASN jika infrastruktur belum siap
Evaluasi ulang timeline yang realistis

Kesimpulan: Utopia atau Dystopia?

IKN Nusantara berada di persimpangan antara menjadi kebanggaan nasional atau menjadi beban sejarah yang memalukan.

Angka-angka menunjukkan pembangunan fisik terus berjalan, namun spirit dan komitmen politik dipertanyakan. Investasi swasta yang masih jauh dari target, pemangkasan anggaran drastis, dan penundaan berkali-kali pemindahan ASN adalah tanda-tanda bahaya yang tidak bisa diabaikan.

Rakyat Indonesia berhak mendapat jawaban jujur:

Apakah IKN benar-benar untuk kepentingan bangsa atau sekadar warisan politik?
Apakah dana rakyat digunakan dengan bijak atau terbuang percuma?
Apakah ada political will yang kuat untuk menyelesaikan atau hanya lip service?

Kritik dari The Guardian bukan sekadar “prediksi orang luar yang sering salah” seperti yang dikatakan Menkeu Purbaya. Ini adalah warning dari pengamat independen yang melihat pola-pola kegagalan proyek serupa di berbagai negara.

Bukan soal pesimis atau optimis. Ini soal realistis.

Jika pemerintah serius, buktikan dengan tindakan konkret: transparansi total, percepatan real di lapangan, dan prioritas pada kepentingan rakyat—bukan prestise elit.

Jika tidak, IKN memang berisiko menjadi “Candi Hambalang” versi XXL: megah, mahal, namun mangkrak. Dan yang menanggung akibatnya? Rakyat Indonesia yang membayar dengan uang pajak mereka.

Pilihan ada di tangan pemimpin hari ini. Sejarah akan mencatat.

FAKTA KUNCI:

DATA PEMBANGUNAN IKN:

Dimulai: 2022 (era Presiden Jokowi)
Target operasional sebagai Ibu Kota Politik: 2028
Luas KIPP: 800-850 hektare
Progres fisik Kementerian PU: 80,78% (Agustus 2025)
Tower ASN: 98,46% (40 dari 47 tower selesai)
Pekerja konstruksi saat ini: 7.000 orang
Target pekerja: 20.000 orang

DATA ANGGARAN & INVESTASI:

Total kebutuhan investasi: Rp 466-486 triliun
Realisasi hingga 2024: Rp 151 triliun
- APBN: Rp 89 triliun
- Swasta: Rp 58,41 triliun
Anggaran APBN 2025-2029: Rp 48,8 triliun
Komitmen investasi swasta: Rp 225,02 triliun
- Investasi swasta murni: Rp 66,3 triliun
- KPBU: Rp 158,72 triliun
Realisasi investasi swasta September 2025: Rp 65,3 triliun (49 investor, 52 PKS)

PERUBAHAN ANGGARAN:

Anggaran 2024: Rp 39 triliun
Anggaran 2025: Rp 13,5 triliun
Penurunan: 65%

TARGET VS REALISASI INVESTASI SWASTA:

Target pemerintah: 80% dari total pembiayaan
Target akhir 2024: Rp 100 triliun
Realisasi September 2025: Rp 65,3 triliun
Kekurangan: Rp 34,7 triliun (35%)

RENCANA PEMINDAHAN ASN:

Target awal: Sebelum 17 Agustus 2024
Penundaan 1: Januari 2025
Penundaan 2: April 2025
Target baru: Bertahap 2025-2029
Jumlah per tahap: 1.700-4.100 ASN
Total hingga 2029: 9.500 ASN
Yang sudah tinggal: 1.170 karyawan OIKN + 2.000 ASN

BIAYA LAIN:

Biaya pemeliharaan per tahun: Rp 300 miliar
Anggaran gedung legislatif & yudikatif: Rp 11,6 triliun
Waktu pembangunan: 25 bulan (sejak November 2025)

DAMPAK EKONOMI LOKAL:

Sektor terdampak: Perhotelan, rental kendaraan, catering, EO
Okupansi hotel Balikpapan: Menurun signifikan
Aktivitas ekonomi: Meredup dibanding era Jokowi

INVESTOR YANG MASUK:

Total investor: 49 badan usaha (September 2025)
Asal negara: Indonesia, Australia, Rusia, China, Malaysia, UEA
Sektor: Perhotelan, properti, pendidikan, ritel, konstruksi
Nilai investasi terbaru (Mei 2025): Rp 3,65 triliun (6 investor)

PERUBAHAN STATUS:

Status awal: Ibu Kota Negara
Status baru (Mei 2025): Ibu Kota Politik
Dasar hukum: Perpres 79/2025

NARASUMBER & SUMBER:

The Guardian (media Inggris)
Herdiansyah Hamzah (Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Mulawarman)
Basuki Hadimuljono (Kepala Otorita IKN)
Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan)
Troy Pantouw (Juru Bicara OIKN)
Dody Hanggodo (Menteri Pekerjaan Umum)
Diana Kusumastuti (Wakil Menteri PU)
Muhammad Khozin (Anggota Komisi II DPR)
Dr. Abriantinus (Ketua APINDO Kaltim)
Sugianto (Ketua PHRI Balikpapan)

MEDIA YANG DIKUTIP:

The Guardian (Inggris)
ANTARA News
Kompas.com
Tempo.co
detikFinance
CNBC Indonesia
Liputan6
Kaltim Post
Suara.com

CATATAN REDAKSI:

Artikel ini disusun dengan pendekatan jurnalisme investigatif berdasarkan data kredibel dari berbagai sumber nasional dan internasional, termasuk laporan The Guardian, pernyataan resmi pemerintah, data Otorita IKN, dan testimoni pelaku usaha lokal. Warta Jiwa menyajikan kedua sisi narasi—optimisme pemerintah dan kekhawatiran berbagai pihak—agar pembaca dapat membentuk penilaian sendiri secara objektif.

Proyek IKN adalah investasi raksasa yang menggunakan uang rakyat. Karena itu, rakyat berhak mendapat informasi transparan, bukan sekadar narasi sukses atau propaganda semata. Kritik bukan berarti anti-pembangunan, tetapi bentuk kontrol sosial agar proyek berjalan sesuai kepentingan bangsa, bukan segelintir elit.

Warta Jiwa berkomitmen membela kepentingan masyarakat dengan menyajikan fakta apa adanya, mengajukan pertanyaan kritis yang perlu dijawab, dan mengingatkan pemerintah akan tanggung jawabnya kepada rakyat. Jika IKN berhasil, itu kemenangan bangsa. Jika gagal, rakyatlah yang menanggung beban.

Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah kunci keberhasilan proyek sebesar ini. Tanpa itu, IKN berisiko menjadi monumen kemubaziran, bukan kebanggaan nasional.

Dibaca: 6