Jakarta, Wartajiwa.com – Sementara Filipina mengumumkan darurat energi nasional pada 24 Maret 2026 dan Malaysia berhasil negosiasi dengan Iran untuk akses Selat Hormuz sejak 26 Maret, Indonesia masih tertahan tanpa tindakan konkret. Presiden Prabowo baru memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencari sumber impor minyak alternatif pada 26 Maret—hampir sebulan setelah Selat Hormuz ditutup Iran pada 28 Februari.
Keterlambatan respons ini mengekspos kegagalan fundamental pemerintahan Prabowo dalam memahami urgensi krisis energi. Dengan cadangan BBM hanya 20 hari, harga minyak dunia US$110 per barel, rupiah Rp17.000, dan dua kapal tanker Pertamina terjebak di Selat Hormuz—Indonesia seharusnya mengumumkan darurat energi seperti Filipina, bukan sekadar “mencari pasokan dari hampir semua negara” tanpa strategi yang jelas.
Malaysia berhasil bernegosiasi dengan Iran karena PM Anwar Ibrahim sejak awal proaktif melakukan diplomasi intensif dengan Teheran, Mesir, dan Turki. Hasilnya: kapal Malaysia boleh lewat Selat Hormuz sejak 26 Maret. Indonesia? Dua kapal Pertamina masih “sandar untuk cari tempat yang lebih aman” tanpa kepastian kapan bisa melintas—bukti kegagalan diplomasi yang mencolok.
Filipina Siaga Penuh: Darurat Energi Diumumkan 24 Maret
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menandatangani perintah eksekutif darurat energi nasional pada 24 Maret dengan alasan jelas: konflik Timur Tengah mengancam ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara. Filipina mengimpor 90% kebutuhan minyaknya dari kawasan Teluk, cadangan hanya 45 hari, harga diesel melonjak dua kali lipat menjadi Rp33.803 per liter.
Dengan status darurat, pemerintah Filipina membentuk komite khusus untuk distribusi bahan bakar, pangan, dan obat-obatan, menerapkan empat hari kerja bagi pegawai sipil, subsidi untuk pengemudi transportasi umum, pengurangan layanan feri, dan peningkatan pembangkit listrik batu bara untuk menekan impor gas.
Sementara itu, Indonesia dengan kondisi lebih buruk—cadangan hanya 20 hari vs Filipina 45 hari, rupiah Rp17.000, defisit APBN Rp135,7 triliun—justru santai tanpa deklarasi darurat. Bahlil hanya mengatakan “masih cukup 20 hari” dan “subsidi BBM enggak ada masalah” seolah krisis energi adalah hal biasa.
Prabowo baru memerintahkan mencari pasokan alternatif pada 26 Maret, hampir sebulan setelah Selat Hormuz ditutup. Instruksi “mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara” tanpa target spesifik menunjukkan tidak ada persiapan darurat yang matang.
Malaysia Berhasil, Indonesia Masih Tertinggal
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan pada 27 Maret bahwa kapal berbendera Malaysia telah diberikan izin resmi oleh Iran untuk melintasi Selat Hormuz efektif 26 Maret. Keberhasilan ini dicapai setelah Anwar melakukan serangkaian pembicaraan intensif dengan Iran, Mesir, dan Turki sejak konflik meletus.
“Kami sekarang sedang dalam proses membebaskan kapal tanker minyak Malaysia dan para pekerja yang terlibat agar mereka dapat melanjutkan perjalanan pulang,” kata Anwar. Ini adalah diplomasi proaktif yang menghasilkan akses konkret ke jalur vital energi.
Bandingkan dengan Indonesia: Bahlil pada 4 Maret menyebutkan dua kapal tanker Pertamina terjebak di Selat Hormuz dan sedang “sandar untuk cari tempat yang lebih aman, sambil kami melakukan negosiasi.” Hingga 27 Maret—23 hari kemudian—belum ada kabar positif tentang negosiasi atau akses untuk kapal Indonesia.
Malaysia dengan cadangan energi lebih baik dan ketergantungan lebih rendah terhadap Selat Hormuz justru lebih proaktif melakukan diplomasi. Indonesia yang lebih terdesak justru lebih lamban—menunjukkan kegagalan leadership dan sense of urgency.
Prabowo Baru Bergerak Sebulan Setelah Hormuz Ditutup
Instruksi Prabowo kepada Bahlil pada 26 Maret untuk “mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara” menunjukkan bahwa pemerintah baru menyadari urgensi krisis hampir sebulan setelah Selat Hormuz ditutup. Selama hampir sebulan, apa yang dilakukan pemerintah?
Pertanyaan krusial: mengapa baru sekarang Prabowo memerintahkan pencarian sumber alternatif? Apakah pemerintah tidak memprediksi bahwa penutupan Selat Hormuz akan berdampak serius pada pasokan energi Indonesia yang mengimpor 20% kebutuhan energi melalui jalur tersebut?
Bandingkan dengan Filipina yang langsung mengumumkan darurat pada 24 Maret, atau Korea Selatan yang mengaktifkan sistem respons darurat dan membentuk gugus tugas ekonomi darurat pada 25 Maret, atau Thailand yang kapal tankernya berhasil melintas setelah negosiasi dengan Iran.
Indonesia tertinggal bukan karena tidak punya kapasitas diplomasi, tetapi karena leadership yang tidak memahami urgensi dan tidak proaktif mengantisipasi krisis. Prabowo yang mengklaim sebagai “pemimpin berpengalaman” justru terlambat membaca situasi.
Diversifikasi Pasokan Tanpa Peta Jalan yang Jelas
Bahlil menyebutkan pemerintah akan mencari pasokan dari Amerika Serikat, Nigeria, Brasil, dan Australia. Namun, tidak dijelaskan: berapa target volume, kapan bisa direalisasikan, berapa harganya, bagaimana logistiknya, dan apakah ada kesepakatan bilateral yang sudah ditandatangani?
Diversifikasi pasokan seharusnya sudah dilakukan sejak lama sebagai strategi ketahanan energi, bukan reaktif setelah krisis terjadi. Indonesia sudah memiliki perjanjian impor energi US$15 miliar dari AS yang ditandatangani Februari 2026, namun eksekusi baru akan dimulai setelah 90 hari—terlambat untuk mengatasi krisis saat ini.
Yang lebih ironis, Indonesia justru terlibat dalam Board of Peace—lembaga yang anggotanya (AS dan Israel) memulai perang yang kini menutup Selat Hormuz. Dengan menyetor Rp16,7 triliun untuk BoP, Indonesia seharusnya punya leverage untuk meminta AS membantu membuka akses Selat Hormuz atau menjamin pasokan energi alternatif dengan harga stabil.
Namun, kenyataannya: Indonesia tidak mendapat privilege apapun dari keanggotaan BoP. Kapal Indonesia masih tertahan, negosiasi dengan Iran belum berhasil, dan AS tidak memberikan jaminan pasokan khusus untuk Indonesia. Uang Rp16,7 triliun terbuang percuma tanpa manfaat nyata di saat krisis.
CATATAN REDAKSI: Lima Desakan untuk Pemerintah
Wartajiwa.com mencatat bahwa keterlambatan respons pemerintah Indonesia terhadap krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz menunjukkan kegagalan fundamental dalam leadership dan diplomasi. Filipina mengumumkan darurat energi 24 Maret, Malaysia berhasil negosiasi akses Selat Hormuz 26 Maret, sementara Indonesia baru memerintahkan pencarian sumber alternatif 26 Maret—hampir sebulan setelah krisis dimulai.
Dengan cadangan BBM hanya 20 hari (lebih buruk dari Filipina yang 45 hari), rupiah Rp17.000, defisit APBN Rp135,7 triliun, dan harga minyak US$110 per barel, Indonesia seharusnya mengumumkan darurat energi dan melakukan diplomasi intensif seperti Malaysia—bukan sekadar “mencari pasokan dari hampir semua negara” tanpa strategi konkret.
Dua kapal Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz tanpa kepastian sejak 4 Maret adalah bukti kegagalan diplomasi. Malaysia berhasil karena PM Anwar proaktif melakukan negosiasi dengan Iran, Mesir, Turki—Indonesia gagal karena leadership yang tidak paham urgensi dan tidak proaktif.
Redaksi mendesak: (1) Deklarasi darurat energi nasional seperti Filipina, (2) Diplomasi intensif dengan Iran untuk akses Selat Hormuz, (3) Transparansi strategi diversifikasi pasokan dengan target konkret, (4) Evaluasi keanggotaan BoP yang tidak memberikan manfaat nyata di saat krisis, (5) Manfaatkan Rp16,7 T yang sudah disetor BoP untuk leverage negosiasi dengan AS.
Krisis energi tidak bisa diatasi dengan sikap santai “masih cukup 20 hari.” Ini tentang kedaulatan energi dan survival ekonomi nasional. Pemerintah harus bertindak sekarang, sebelum terlambat.
