JAKARTA, Warta Jiwa – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membuka penyelidikan resmi terhadap dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang kini menjerat keuangan negara dengan utang jumbo Rp 116 triliun.
“Ya benar, jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).
Konfirmasi serupa juga disampaikan oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu: “Saat ini sudah pada tahap penyelidikan ya.”
Penyelidikan ini muncul setelah mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap fakta mengejutkan: biaya pembangunan Whoosh per kilometer mencapai US$52 juta (sekitar Rp 846 miliar), sementara perhitungan China hanya US$17-18 juta (sekitar Rp 277-293 miliar).
Artinya, ada pembengkakan biaya hingga tiga kali lipat dari standar normal.
Fakta Mengejutkan: US$52 Juta vs US$17 Juta Per Kilometer
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya “Mahfud MD Official” pada 14 Oktober 2025, Mahfud MD memaparkan perbandingan yang sangat mencolok:
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” kata Mahfud.
Ia melanjutkan dengan pertanyaan kritis: “Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini.“
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menguatkan dugaan ini. Berdasarkan perhitungannya, biaya pembangunan Kereta Whoosh yang mencapai US$7,27 miliar atau setara Rp 118,37 triliun (kurs Rp16.283/US$), termasuk cost overrun sebesar US$1,2 miliar, terlalu mahal.
Dengan mengasumsikan nilai tengah biaya kereta cepat di China sekitar US$25 juta per km, biaya pembangunan Whoosh yang rutenya 142,3 km itu lebih mahal US$27 juta per km.
“Saya duga proyek Kereta Whoosh kemahalannya luar biasa, sekitar 40-50 persen dibanding biaya pembangunan kereta cepat di China,” kata Anthony.
Beban Utang Rp 116 Triliun yang Mencekik Keuangan Negara
Yang paling memberatkan rakyat Indonesia adalah utang jumbo sebesar Rp 116 triliun yang harus ditanggung negara untuk proyek ini.
Utang ini 75 persen berasal dari China Development Bank (CDB), yang kini menjadi beban berat bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan, utang Whoosh sempat menciptakan ketegangan internal antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan CEO BPI Danantara Indonesia Rosan P. Roeslani terkait siapa yang harus menanggung beban pembayaran cicilan.
Pertanyaan kritisnya: kenapa rakyat Indonesia harus menanggung utang 3 kali lipat lebih mahal dari seharusnya?
KPK: Informasi Masih Dirahasiakan
Meski sudah mengonfirmasi penyelidikan, KPK belum bisa merinci perkembangan data yang ditemukan.
“Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detil terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya, belum bisa kami sampaikan secara rinci,” ucap Budi Prasetyo.
Asep Guntur Rahayu juga belum dapat memberitahu sejak kapan penyelidikan dilakukan, mengingat KPK biasanya melakukan penyelidikan secara tertutup untuk menjaga integritas proses hukum.
Yang jelas, kasus ini sudah naik status dari penelusuran awal menjadi penyelidikan formal – sebuah langkah serius yang menunjukkan KPK menemukan indikasi cukup kuat adanya tindak pidana korupsi.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dimulai pada era Presiden Joko Widodo. Pembangunan diawali dengan penandatanganan kerjasama pada 2015 melalui pembentukan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pada 16 Oktober 2015.
Proyek ini melibatkan berbagai pihak:
- Pemerintah Indonesia (melalui konsorsium BUMN)
- China Railway International Co. Ltd (kontraktor utama)
- China Development Bank (pemberi pinjaman 75%)
- Berbagai kementerian yang terlibat dalam pengawasan
Nama-nama besar yang pernah terlibat dalam pengawasan proyek ini antara lain:
- Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Marves yang mengawasi proyek infrastruktur strategis)
- Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan yang mengatur pembiayaan)
- Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan)
Mantan Wakil Menteri BUMN Said Didu bahkan pernah menyinggung Luhut terkait proyek Whoosh: “Dia tahu busuk kenapa tidak dihentikan.”
Pertanyaan kritisnya: siapa yang bertanggung jawab atas mark up 3 kali lipat ini? Apakah pejabat yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban?
Kritik Keras: Rakyat Jadi Tumbal
Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kosmak) mendesak KPK turun tangan dengan tegas.
“Presiden hingga Konsorsium Wajib Tanggung Jawab!” tegas Kosmak.
Kritik utama adalah:
1. Rakyat Menanggung Beban Utang yang Tidak Adil Dengan utang Rp 116 triliun, rakyat Indonesia harus membayar cicilan dan bunga selama puluhan tahun ke depan. Padahal, jika proyeknya tidak di-mark up, utang bisa jauh lebih kecil.
2. Proyek Tidak Menguntungkan Secara Komersial Hingga kini, Whoosh belum mampu menutupi biaya operasional, apalagi cicilan utang. Tarif tiket yang murah (mulai Rp 175.000) membuat pendapatan tidak sebanding dengan beban utang yang harus dibayar.
3. Ketidaktransparanan dalam Proses Pengadaan Tidak ada tender terbuka. Proyek langsung diberikan kepada kontraktor China tanpa kompetisi yang sehat. Ini membuka celah korupsi yang lebar.
4. Tidak Ada Pertanggungjawaban Pejabat Hingga kini, tidak ada pejabat yang dimintai pertanggungjawaban atas pembengkakan biaya dan beban utang yang sangat besar.
Apa yang Harus Dilakukan KPK?
Untuk memastikan keadilan bagi rakyat, KPK harus:
1. Audit Forensik Menyeluruh
KPK harus melakukan audit forensik yang transparan terhadap seluruh anggaran proyek Whoosh. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan.
2. Periksa Semua Pihak yang Terlibat
Tidak boleh ada “sapi suci” dalam kasus ini. Siapapun yang terlibat – baik pejabat pemerintah, direksi BUMN, maupun kontraktor – harus diperiksa jika ada indikasi keterlibatan.
3. Bekukan Aset Tersangka
Jika ditemukan bukti korupsi, aset para tersangka harus segera dibekukan dan disita untuk mengembalikan kerugian negara.
4. Transparansi Penuh
KPK harus membuka informasi kepada publik secara berkala. Rakyat yang menanggung beban utang berhak tahu perkembangan kasus.
5. Tuntut Ganti Rugi
Jika terbukti ada mark up, pelaku harus mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Ini adalah hak rakyat Indonesia.
Rakyat Menunggu Keadilan
Penyelidikan KPK terhadap dugaan mark up proyek Whoosh adalah harapan rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan.
Rp 116 triliun bukan angka kecil. Itu adalah uang rakyat yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun rumah sakit, sekolah, infrastruktur dasar, dan program-program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Tapi sekarang, uang itu terkubur dalam bentuk utang untuk proyek yang di-mark up 3 kali lipat.
KPK punya kewajiban moral dan hukum untuk menjawab semua pertanyaan ini dengan penyelidikan yang tuntas, transparan, dan tidak tebang pilih.
Rakyat Indonesia menunggu. Dan rakyat Indonesia berhak mendapat jawaban.
Karena pada akhirnya, yang menanggung beban korupsi bukan para pejabat atau kontraktor yang duduk nyaman di kursi empuk mereka. Yang menanggung adalah rakyat kecil yang harus membayar pajak dan merasakan dampak utang negara yang membengkak.
FAKTA KUNCI:
PROYEK WHOOSH:
- Nama: Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)
- Panjang rute: 142,3 km
- Kecepatan: 350 km/jam
- Waktu tempuh: 45 menit (Jakarta-Bandung)
- Stasiun: Halim, Karawang, Padalarang, Tegalluar
- Mulai operasi: 2023
- Jumlah trainset: 11 unit (2 backup)
BIAYA & UTANG:
- Total biaya: US$7,27 miliar (Rp 118,37 triliun)
- Cost overrun: US$1,2 miliar
- Total utang: Rp 116 triliun
- Sumber utang: 75% dari China Development Bank
- Biaya per km di Indonesia: US$52 juta
- Biaya per km di China: US$17-18 juta
- SELISIH: 3 kali lipat / US$34-35 juta per km
KRONOLOGI KASUS:
- 14 Okt 2025: Mahfud MD ungkap dugaan mark up di YouTube
- 16 Okt 2025: KPK minta Mahfud buat laporan
- 18 Okt 2025: Mahfud tolak, minta KPK langsung selidiki
- 21 Okt 2025: KPK setuju tidak tunggu laporan
- 26 Okt 2025: Mahfud siap dipanggil KPK
- 27 Okt 2025: KPK konfirmasi sudah tahap penyelidikan
PIHAK YANG TERLIBAT:
- PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)
- China Railway International Co. Ltd
- Konsorsium BUMN Indonesia
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi
NAMA-NAMA YANG DISEBUTKAN:
- Mahfud MD (Mantan Menko Polhukam)
- Anthony Budiawan (Managing Director PEPS)
- Agus Pambagio (Analis Kebijakan Publik)
- Said Didu (Mantan Wamen BUMN)
- Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Marves era Jokowi)
- Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan era Jokowi)
CATATAN REDAKSI:
Artikel ini disusun berdasarkan sumber kredibel termasuk pernyataan resmi KPK (Budi Prasetyo, Asep Guntur Rahayu), video YouTube Mahfud MD Official, cuitan Mahfud MD di X, dan laporan berita lainnya. Warta Jiwa berkomitmen mewartakan dengan jiwa, menyajikan berita yang objektif, kritis, dan membela kepentingan rakyat.
