Yogyakarta – Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan meski sekolah memasuki masa libur akhir tahun 2025. Badan Gizi Nasional menegaskan kebijakan ini untuk memastikan asupan gizi anak tidak terputus, terutama bagi kelompok prioritas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun implementasinya menuai kontroversi—mulai dari keluhan orang tua yang harus mengambil makanan ke sekolah, hingga pertanyaan mendasar: apakah ini demi kepentingan anak atau sekadar menghabiskan anggaran?
Kebijakan MBG Saat Libur Sekolah: Antara Kesinambungan Gizi dan Prosedur yang Merepotkan
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati menegaskan bahwa untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—yang disebut Kelompok 3B—distribusi makanan tetap berjalan normal enam hari seminggu. Petugas akan mengantarkan langsung seperti biasa, tanpa terpengaruh kalender sekolah.
Untuk anak sekolah, Badan Gizi Nasional menawarkan fleksibilitas. Di awal libur, siswa akan menerima paket makanan siap santap maksimal empat hari berupa telur, buah, susu, abon, atau dendeng. Untuk hari selanjutnya, orang tua bisa mengambil paket ke sekolah atau menunggu mekanisme pengantaran ke rumah yang sedang diinventarisasi.
“Anak-anak tidak dipaksa datang ke sekolah. Makanan MBG silakan diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Jika sekolah atau wali murid tidak mau menerima pun, tidak apa-apa. Tidak ada paksaan,” tegas Nanik.
Kedengarannya bijak dan fleksibel. Namun realitas di lapangan bercerita lain.
Kritik Tajam: Mekanisme Pengambilan Makanan Dinilai Tidak Efektif bagi Orang Tua
Banyak orang tua mengeluhkan kebijakan ini karena dianggap merepotkan. Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani dengan blak-blakan menyatakan, “Saya yakin jarang sekali anak yang mau ke sekolah cuma sekadar mengambil satu porsi makanan, apalagi kalau jarak rumahnya jauh.”
Bayangkan: di tengah libur sekolah ketika anak-anak seharusnya istirahat atau berlibur bersama keluarga, orang tua harus meluangkan waktu untuk mengambil satu paket makanan ke sekolah. Bagi yang rumahnya dekat mungkin tidak masalah, tapi bagaimana dengan yang tinggal jauh? Apakah manfaat satu paket makanan sebanding dengan waktu, tenaga, dan biaya transportasi yang dikeluarkan?
Irma menyarankan alternatif lebih praktis: “Kalau mereka libur selama 24 hari, ya hitung saja, telurnya 24 biji, susu 24 kotak. Suruh saja orang tua siswa datang ke sekolah untuk mengambil bahan mentah yang sudah disiapkan untuk 24 hari tersebut.”
Saran ini masuk akal. Alih-alih orang tua bolak-balik ke sekolah setiap hari atau beberapa hari sekali, lebih efisien jika diberi paket bahan mentah sekaligus yang bisa diolah sendiri di rumah. Namun hingga kini, Badan Gizi Nasional belum mengadopsi pendekatan ini secara luas.
Menghabiskan Anggaran Rp7,9 Triliun: Siapa yang Diuntungkan?
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies Nailul Huda menghitung: dengan asumsi 17.555 SPPG yang masing-masing menyediakan 3.000 porsi setiap hari selama libur, ada sekitar 526,65 juta porsi dengan nilai Rp7,9 triliun.
“Dengan merapel MBG beberapa hari dalam satu paket, maka makanan yang dibagikan tidak jauh dari makanan dalam kemasan mulai dari biskuit, snack ringan, susu dalam kemasan, hingga roti. Uang Rp7,9 triliun akan masuk lebih banyak ke konglomerat, tidak ke pedagang sayur di pasar, tidak ke petani sayur di daerah,” kritik Nailul.
Anggota DPR Charles memperingatkan agar pelaksanaan MBG tidak dipaksakan semata-mata untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun, terlebih di tengah situasi darurat bencana di Sumatera. Ia bahkan mengusulkan agar anggaran MBG selama masa libur sekolah dapat dialihkan sementara untuk membantu penanggulangan bencana.
“Jangan sampai program ini dipaksakan hanya demi penyerapan anggaran, sementara ada kebutuhan mendesak lain seperti penanganan bencana,” tegasnya.
Nanik membantah keras tuduhan ini: “Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran luar biasa di tahun 2025. Anggaran MBG tahun 2025 itu Rp71 triliun, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat. Namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B.”
Namun pertanyaannya bukan hanya tentang efisiensi anggaran, melainkan efektivitas program. Apakah benar-benar ada urgensi memberikan makanan bergizi di masa libur dengan skema yang merepotkan, atau ini hanya upaya memenuhi target penyerapan anggaran agar tidak dikembalikan ke kas negara?
Kualitas Makanan yang Buruk Menuai Kontroversi
Kontroversi program MBG bukan hanya soal distribusi saat libur. Sejak awal, kualitas makanan yang disajikan sudah menuai kritik tajam. Kasus semangka setipis kartu ATM, makanan basi yang menyebabkan ribuan anak keracunan, hingga menu minim yang tidak memenuhi standar gizi—semua ini mencoreng citra program yang digadang-gadang sebagai solusi stunting.
Di Sampang, wali murid mengeluhkan menu yang hanya berisi jagung rebus, tahu, gorengan tepung, dan satu pisang—nilai totalnya tidak sampai Rp10.000, padahal anggaran resmi per porsi adalah Rp10.000 hingga Rp15.000 tergantung indeks kemahalan daerah. Pertanyaannya: ke mana perginya sisa anggarannya?
Di Bangkalan, tokoh masyarakat KH Imron Fattah memperingatkan: “Kita harus awasi bersama jangan sampai program ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu dan hanya untuk kepentingan bisnisnya sendiri. Jangan malah jadi lahan korupsi.”
Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Program dengan kapasitas ribuan porsi di tiap SPPG rentan menjadi lahan basah untuk praktik korupsi melalui pengurangan kualitas dan kuantitas.
Risiko Korupsi Sistemik: Konflik Kepentingan & Manajemen “Amburadul”
Transparency International Indonesia dalam laporannya menyebut MBG “dikepung risiko korupsi sistemik” akibat lemahnya tata kelola, konflik kepentingan, dan praktik pengadaan barang dan jasa yang tidak akuntabel. Dengan estimasi anggaran hingga Rp400 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat, celah korupsi terbuka lebar.
Indonesia Corruption Watch bahkan mendesak agar program ini dihentikan karena “berjalan amburadul” dengan empat permasalahan utama: pengelolaan anggaran sarat kecurangan, penyaluran anggaran lewat skema bantuan membuka celah korupsi, ketimpangan layanan dan kualitas makanan buruk, serta sarat praktik rente dan korupsi.
Badan Gizi Nasional sendiri mengungkap modus korupsi dalam program MBG, termasuk laporan fiktif dan pengadaan bahan pangan berkualitas rendah. Sekitar 40 dapur SPPG telah dihentikan sementara karena terbukti melanggar SOP. Bahkan ada dapur yang mulai memasak sejak pukul 20.00 malam untuk diantar pagi harinya—jelas berpotensi menyebabkan makanan basi.
KPK juga memetakan celah korupsi pada program MBG sepanjang 2025, meski belum ada tersangka yang ditetapkan. Namun peringatan sudah jelas: tanpa pengawasan ketat dan transparansi penuh, program ini bisa berubah menjadi bancakan politik dan ladang rente.
Alternatif yang Lebih Masuk Akal
Beberapa pihak menawarkan alternatif yang lebih efektif. Direktur Eksekutif Index Politica Denny Charter mengusulkan agar program MBG dikelola melalui Posyandu alih-alih SPPG yang cenderung sentralistik. “Di Posyandu, penyimpangan anggaran atau penurunan kualitas makanan akan langsung terdeteksi dan diprotes warga. Ini adalah mekanisme audit sosial paling efektif dibanding sistem top-down yang tertutup,” tegasnya.
Posyandu memiliki keunggulan: lebih dekat dengan masyarakat, lebih transparan karena diawasi langsung oleh warga, dan bisa memberdayakan ekonomi lokal dengan menyerap bahan baku dari petani setempat. Sistem ini jauh lebih sustainable dibanding dapur-dapur besar yang rentan korupsi dan cenderung menguntungkan konglomerat.
Untuk masa libur khususnya, pemberian bahan mentah dalam bentuk paket sekaligus seperti yang disarankan Irma Suryani jauh lebih praktis. Orang tua tidak perlu bolak-balik ke sekolah, dan mereka bisa mengolah sendiri sesuai selera keluarga—lebih fleksibel dan menghargai otonomi keluarga dalam mengatur pola makan anak.
Dilema Prioritas: MBG Saat Libur vs Penanganan Bencana Sumatera
Di tengah kontroversi MBG saat libur, ada pertanyaan yang lebih mendesak: mengapa pemerintah begitu bersikeras melanjutkan program ini di masa libur, sementara di Sumatera ratusan ribu korban bencana berjuang untuk mendapatkan makanan dan air bersih?
Hampir 1.000 nyawa melayang dalam banjir dan longsor Sumatera, namun pemerintah pusat enggan menetapkan status bencana nasional dengan alasan “penanganan sudah cukup.” Bantuan dari luar negeri tertahan di Bea Cukai karena tidak ada pembebasan pajak otomatis. Distribusi bantuan lamban dan tidak merata.
Sementara itu, Rp7,9 triliun dialokasikan untuk MBG selama libur sekolah dengan skema yang dipertanyakan efektivitasnya. Bukankah lebih bijak jika sebagian anggaran itu dialihkan untuk penanganan bencana yang jauh lebih mendesak?
Ini bukan soal memilih antara gizi anak dan penanganan bencana—keduanya sama pentingnya. Ini soal prioritas dan efektivitas penggunaan anggaran negara yang terbatas. Jika MBG saat libur tidak efektif dan merepotkan, mengapa tetap dipaksakan? Jika ada kebutuhan mendesak lain yang jauh lebih krusial, mengapa tidak fleksibel dalam realokasi?
Pertanyaan untuk Pemerintah
Program MBG adalah salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan niat mulia: meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting. Namun niat baik tidak cukup—yang dibutuhkan adalah eksekusi yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Beberapa pertanyaan mendesak yang harus dijawab pemerintah:
Pertama, apakah pemberian MBG saat libur dengan skema yang merepotkan orang tua benar-benar efektif untuk perbaikan gizi anak, atau hanya upaya penyerapan anggaran?
Kedua, mengapa tidak mengadopsi alternatif yang lebih praktis seperti pemberian bahan mentah dalam paket sekaligus atau penangguhan distribusi hingga sekolah masuk kembali?
Ketiga, bagaimana pemerintah memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran dan penurunan kualitas makanan, terutama ketika bentuk makanan berubah dari masakan segar menjadi makanan kemasan yang cenderung menguntungkan konglomerat?
Keempat, mengapa tidak ada fleksibilitas untuk mengalihkan sebagian anggaran MBG di masa libur untuk penanganan bencana Sumatera yang jauh lebih mendesak?
CATATAN REDAKSI:
Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif penting untuk mengatasi masalah gizi dan stunting di Indonesia. Namun pelaksanaannya yang masih carut-marut—dari kualitas makanan yang dipertanyakan, potensi korupsi yang mengintai, hingga kebijakan distribusi saat libur yang merepotkan—menunjukkan bahwa program ini membutuhkan evaluasi menyeluruh dan perbaikan signifikan.
Wartajiwa.com menekankan: program pemerintah harus benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan sekadar penyerapan anggaran atau pencitraan politik. Kebijakan MBG saat libur sekolah yang memaksa orang tua mengambil makanan ke sekolah—atau bahkan harus menunggu mekanisme pengantaran yang belum jelas—menunjukkan kurangnya pertimbangan terhadap realitas dan kebutuhan masyarakat.
Kritik terhadap kualitas makanan yang tidak memenuhi standar gizi, kasus keracunan massal yang menimpa ribuan anak, dan temuan BGN sendiri tentang modus korupsi dalam program ini adalah alarm keras yang tidak boleh diabaikan. Dengan anggaran fantastis hingga Rp400 triliun, program ini berisiko menjadi ladang korupsi baru jika pengawasan tidak diperketat dan transparansi tidak ditegakkan.
Saran praktis seperti pemberian bahan mentah dalam paket sekaligus atau pengelolaan melalui Posyandu yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih transparan layak dipertimbangkan. Yang terpenting, pemerintah harus fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan mendesak lainnya—seperti penanganan bencana Sumatera yang masih membutuhkan perhatian serius.
Program MBG bisa menjadi warisan positif pemerintahan Prabowo jika dikelola dengan baik. Namun jika terus berjalan amburadul dengan kualitas buruk, potensi korupsi tinggi, dan efektivitas yang dipertanyakan, program ini hanya akan menjadi beban fiskal dan kekecewaan publik. Evaluasi menyeluruh dan perbaikan konkret harus segera dilakukan sebelum terlambat.
Penulis: Vincencius Vino
Editor: Atma Guritno
