STRATEGI PENGENDALIAN PUNGUTAN LIAR DAN KORUPSI MELALUI E-SISTEM PEMERINTAH

Menghentikan Jerat Korupsi di Era Digital: E-Sistem sebagai Palu Audit Birokrasi

Permasalahan pungutan liar (pungli) dan korupsi di sektor pelayanan publik telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti kepercayaan masyarakat dan merugikan keuangan negara. Menurut Data KPK (2023), sektor perizinan dan pengadaan barang/jasa masih mendominasi kasus korupsi di tingkat daerah, dengan modus umum yang mencakup tarif tidak resmi, manipulasi anggaran, mark-up pengadaan, dan suap izin.

Korupsi dan Pungli selalu mencari ruang yang gelap, yaitu titik layanan yang masih manual, minim transparansi, dan sarat interaksi tatap muka. Di sinilah letak peran strategis digitalisasi layanan pemerintah (e-system). Transformasi digital tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi yang lebih krusial, berperan sebagai instrumen pencegahan melalui otomasi proses, transparansi biaya, dan jejak audit elektronik. E-sistem adalah palu audit yang secara inheren membatasi ruang gerak diskresi yang disalahgunakan.

Anatomi Solusi Digital: Menutup Celah Gelap

Kajian ini menyoroti bagaimana penerapan e-sistem dapat secara sistematis mereduksi peluang penyalahgunaan wewenang:

1. E-Licensing dan E-Payment: Pada sektor perizinan, di mana kasus korupsi sering terjadi, e-licensing dapat secara efektif memotong interaksi tatap muka yang menjadi media transaksi suap, membatasi diskresi ASN dan menyediakan tarif resmi yang jelas. Ketika dikombinasikan dengan e-payment, sistem ini mampu mengeliminasi transaksi tunai, yang merupakan peluang utama Pungli.
2. E-Procurement dan E-Budgeting: Duet ini adalah kunci akuntabilitas anggaran. E-procurement dan e-budgeting membawa transparansi total pada proses pengadaan dan perencanaan anggaran, membuat mark-up harga dan manipulasi alokasi menjadi lebih sulit dan mudah dideteksi.
3. Whistle-blowing System (WBS) Digital: Sistem pelaporan internal yang kuat menjadi pertahanan terakhir. WBS digital menyediakan saluran pelaporan anonim dan aman, secara signifikan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan dan memvalidasi komitmen integritas organisasi.

Secara keseluruhan, sistem-sistem ini menciptakan jejak audit elektronik yang tidak terhapuskan. Setiap transaksi, setiap persetujuan, dan setiap penundaan meninggalkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tiga Hambatan Kritis di Lapangan

Meskipun potensi pencegahan korupsi melalui e-sistem sangat besar, implementasinya di tingkat K/L dan Pemda masih menghadapi hambatan serius⁹. Hambatan ini bukanlah teknis semata, tetapi bersifat kelembagaan dan kultural:

1. Regulasi dan Kepatuhan yang Lemah: Hingga kini, regulasi antikorupsi digital belum sepenuhnya mengikat K/L/Pemda untuk mengintegrasikan dan menguji kerentanan sistem mereka secara berkala. Kepatuhan terhadap e-system seringkali sebatas formalitas, sementara praktik manual masih berlanjut secara paralel (shadow processing).
2. Kesenjangan SDM dan Resistensi Kultural: Implementasi e-sistem akan gagal jika tidak diimbangi dengan integritas ASN. ASN yang memiliki integritas rendah dan resistensi terhadap transparansi akan mencari cara untuk mengakali sistem, sementara minimnya literasi digital menjadi alasan untuk kembali ke proses manual yang tidak tercatat.
3. Infrastruktur dan Keamanan yang Rentan: Kualitas infrastruktur TIK di daerah yang belum merata dan rentan terhadap serangan siber dapat memunculkan pembenaran untuk tidak menggunakan e-system, atau lebih parah, membuat sistem tersebut mudah dimanipulasi dari luar.

Mewujudkan Palu Audit yang Mengikat

Untuk menjadikan e-sistem sebagai instrumen antikorupsi yang efektif, diperlukan komitmen tata kelola digital yang tegas:

1. Mandat Kepatuhan Audit Digital: Pemerintah Pusat perlu mewajibkan audit kepatuhan digital (seperti SPIP) secara ketat untuk menguji efektivitas e-system dan menindak ASN yang terbukti memiliki integritas rendah. Audit ini harus mampu mendeteksi anomali dari jejak audit elektronik.
2. Integrasi dan Interoperabilitas: Masalah yang telah disoroti sejak awal tahun (Edisi Januari-Februari) tentang fragmentasi sistem kembali relevan di sini. Sistem antikorupsi harus diintegrasikan secara horizontal (e-licensing terintegrasi dengan OSS Pusat) dan vertikal (e-procurement terintegrasi dengan LKPP.
3. Penguatan Digital Forensics dan Cyber Patrol: Investasi harus diarahkan pada kapasitas investigasi digital dan tim cyber patrol yang mampu mendeteksi anomali anggaran dan transaksi secara proaktif, bukan hanya reaktif setelah laporan.
4. Sistem Insentif dan Disinsentif: Tegakkan sistem reward bagi instansi yang mencapai peringkat integritas tertinggi dan punishment yang jelas bagi instansi yang gagal mengendalikan korupsi meskipun telah mengadopsi e-system.

Digitalisasi menyediakan senjata yang kuat, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada keberanian politik untuk menembus ego-sistem dan kelembagaan yang resisten. Menghentikan korupsi di era digital adalah ujian bagi komitmen good governance Indonesia.